Indonesia Kawal Dana Adaptasi, Isu Bahan Bakar Fosil Mandek di COP30 Brasil

Liputan6.com, Jakarta- Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, baru saja berakhir dengan kesepakatan kompromi yang memicu perdebatan sengit di antara negara-negara peserta. Meski berhasil meningkatkan pendanaan iklim untuk negara-negara miskin, kesepakatan ini menuai kritik karena menghindari referensi eksplisit untuk penghapusan bahan bakar fosil, sumber utama pemanasan global.

Di tengah hiruk pikuk negosiasi, Indonesia malah menyorot pendanaan adaptasi, yang diklaim akan "sangat menentukan ketahanan negara kepulauan seperti kita dalam menghadapi kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, serta dampaknya pada sumber daya alam dan pariwisata."

Di bawah perjanjian tersebut, negara-negara kaya didesak melipatgandakan pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang pada 2035. Perjuangan untuk mengikat janji tersebut dalam teks keputusan akhir menjadi sangat alot.

Menurut Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ary Sudijanto, hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam teks terbaru menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan melemahkan arah implementasi global.

"Indonesia berada di garis depan memperjuangkan agar keputusan COP30 benar-benar memberikan arah implementatif. Tanpa kejelasan pendanaan, negara-negara rentan akan semakin tertinggal menghadapi krisis iklim yang kian nyata," katanya dalam rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Minggu.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena fokus pendanaan yang tidak memadai pada adaptasi berarti masyarakat di wilayah pesisir atau yang bergantung pada pertanian akan semakin kesulitan mempertahankan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka.

Pendanaan untuk kebutuhan mendesak akibat kerugian dan kerusakan juga dianggap masih belum memadai, seperti yang disampaikan Avinash Persaud, Penasihat Khusus Presiden Bank Pembangunan Inter-Amerika. Artinya, meski ada janji, implementasi di lapangan masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak hanya jadi angka di atas kertas.

Di samping memperjuangkan pendanaan adaptasi, Indonesia melakukan diplomasi kebijakan dan aksi di pasar karbon. Paviliun Indonesia mencatat lebih dari lima irbu pengunjung dan melahirkan forum Carbon Connection for Climate Action.

Forum ini bertujuan menghubungkan pemilik proyek karbon domestik dengan calon pembeli dan investor internasional. Forum tersebut menghasilkan ekspresi minat sejumlah 2.754.680 ton CO₂e dari 44 proyek di berbagai sektor.

Indonesia juga memastikan masukan penting terkait definisi progressive gender diakomodasi dalam rancangan keputusan, menegaskan bahwa konsep tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing negara.

Di sisi lain, isu paling kontroversial di COP30 adalah perihal bahan bakar fosil. Meski konsensus ilmiah menegaskan bahwa bahan bakar fosil adalah satu-satunya sumber terbesar pemanasan global, kesepakatan akhir COP30 tidak memuat referensi eksplisit untuk penghapusan, bahkan transisi dari penggunaan batu bara, minyak, dan gas.

Melansir CNA, Minggu, 23 November 2025, Presiden COP30 Andre Correa do Lago mengakui perpecahan saat dia menyampaikan kesepakatan itu, mengatakan pada para delegasi, "Kami tahu beberapa dari Anda memiliki ambisi yang lebih besar untuk beberapa masalah yang ada," merujuk pada penghapusan bahan bakar fosil.

Dinamika negosiasi yang tegang, yang bahkan berlangsung tanpa kehadiran delegasi resmi dari Amerika Serikat (AS), menunjukkan betapa sulitnya menyatukan ambisi global melawan krisis iklim. Bagi masyarakat umum, hasil KTT bukan sekadar urusan politik tingkat tinggi, melainkan cerminan dari kecepatan dunia dalam bertransisi menuju gaya hidup yang lebih hijau.

Ketiadaan komitmen kuat pada bahan bakar fosil berpotensi memperlambat inovasi dan kebijakan yang secara langsung memengaruhi pilihan transportasi, energi rumah tangga, serta produk konsumsi sehari-hari.

Keengganan ini dipimpin koalisi negara-negara produsen minyak, terutama Arab Saudi, yang menolak keras penyebutan bahan bakar fosil dalam deklarasi politik utama. Di sisi lain, negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak iklim, seperti Kolombia, Panama, dan Uruguay, bersama Uni Eropa, menuntut bahasa yang lebih kuat.

Akibat kurangnya konsensus, kepresidenan Brasil memutuskan mengeluarkan dokumen terpisah mengenai bahan bakar fosil dan perlindungan hutan, melepaskannya dari kesepakatan utama.

Menatap COP31 yang akan digelar di Anatolia, Turkiye, Indonesia telah menetapkan fokus baru, yakni isu Laut dan Iklim. Ary berkata, "Bagi Indonesia, laut bukan sekadar ruang ekologi, tapi ruang hidup. Jika dunia ingin menjaga Bumi, menjaga laut adalah keharusan. Indonesia siap memimpin diskusi ini di Turki."