Buntut Kayu Gelondongan Terseret Arus Banjir Sumatera, Menteri LH Bakal Panggil 8 Perusahaan di Sekitar DAS Batang Toru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurrofiq menyatakan prihatin atas bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengatakan bencana banjir Sumatera yang terjadi selain dipicu siklon tropis Senyar, juga diduga oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan yang berlangsung di wilayah yang semestinya menjadi area resapan air.

Sejauh ini, ada delapan perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli, Sumatera Utara.

"Yang terbanyak korbannya adalah Sumatera Utara, di DAS Batang Toru. Nah, Batang Toru ini, kotanya, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, ada di sisi lereng, lembah. Kemudian dia curam, sementara di lerengnya itu ada aktivitas," kata MenLH ditemui seusai memberikan penghargaan Proklim di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Hanif menyatakan delapan perusahaan tersebut terdeteksi memperparah dampak hujan berdasarkan analisis citra satelit. Ke delapan entitas itu termasuk perusahaan Hutan Tanaman Industri, tambang emas, PLTA, dan perkebunan sawit. Ia sudah memerintahkan Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) KLH untuk mengambil langkah cepat dan terukur, terutama mengumpulkan data lapangan dan citra satelit terkait bencana dan aktivitas perusahaan.

Ia berencana memanggil jajaran terkait pada Senin, 8 Desember 2025. "Kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian, supaya bisa membuktikan kayu itu dari mana asalnya," ujar Hanif. Pada hari yang sama, ia juga berencana memanggil para petinggi dari delapan perusahaan untuk meminta penjelasan. 

Hanif juga menyatakan akan mengevaluasi seluruh persetujuan lingkungan yang dikeluarkan untuk seluruh perusahaan. Menurut dia, persetujuan lingkungan itu dikeluarkan beragam pihak, meliputi pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi, dan pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Untuk persetujuan lingkungan, kita akan analisa kembali. Kita akan scale-up berdasarkan kalibrasi yang hari ini disampaikan oleh alam. Kalau dia enggak mampu, ya kita akan hentikan persetujuan lingkungannya dan kita merekomendasikan kepada menteri teknis untuk kemudian merubah kegiatan yang lain yang ramah dengan alam," ia menjelaskan.

Evaluasi total semua persetujuan lingkungan itu sementara difokuskan kepada delapan perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru. Pihaknya sudah memerintahkan Deputi Tata Lingkungan untuk berkoordinasi dengan mitra akademisi di ketiga provinsi yang terkena bencana agar membantu menyusun kajian.

"Berdasarkan kajian teman-teman universitas nanti, akan melengkapi ini, kemudian dari sisi persetujuan lingkungannya seperti apa," sambung Hanif.

Hanif mengaku akan turun ke lapangan melihat kondisi secara langsung pada Kamis, 4 Desember 2025. Hal itu dilakukan untuk melihat detail penyebab bencana terjadi.

Selanjutnya, pihaknya akan mengupayakan langkah-langkah adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang riil. Ia menyatakan siklon tropis Senyar mengejutkan banyak pihak karena belum pernah terjadi sebelumnya. Siklon tropis itu menyebabkan curah hujan sangat tinggi, di atas 300 mm dalam dua hari, yakni 24--25 November 2025

Di sisi lain, kapasitas lanskap di daerah tersebut saat ini jauh di bawah kemampuannya sehingga dampaknya menjadi tidak terkendali. "Mungkin dulu kita melihatnya curah hujan yang tidak terlalu besar. Nah sekarang, curah hujan yang cukup besar ini ternyata tidak mampu kita tangani," kata Hanif.

Setelah bisa beradaptasi, pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah bencana serupa terulang lagi. "Tentu ini menjadi pelajaran besar kita untuk tidak boleh terulang kembali," imbuhnya.

Penjelasan Menteri LH tak berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Walhi Sumatera Utara beberapa hari sebelumnya. Mereka menuding tujuh perusahaan ekstraktif sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana ekologis yang paling parah melanda wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Kerusakan masif dilaporkan terjadi di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru, kawasan yang dikenal sebagai paru-paru dan penyangga hidrologis terakhir di Sumatera Utara. Bencana itu menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, dan ribuan hektare lahan pertanian rusak.

Total 51 desa di 42 kecamatan terdampak, melumpuhkan perekonomian dan infrastruktur vital. Tragisnya, kawasan ini merupakan habitat krusial bagi satwa dilindungi, termasuk Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatera.

"Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan. Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia," kata Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba dalam konferensi pers di Medan, Jumat, 28 November 2025, dikutip dari kanal Regional Liputan6.com.