Thailand Pertimbangkan Naikkan Pajak Wisata Meski Belum Pernah Diterapkan

Liputan6.com, Jakarta - Thailand kembali mengemukakan wacana penerapan pajak wisata bagi turis asing. Besarannya pun dinaikkan dari semula direncanakan 300 baht (sekitar Rp165 ribu).

Wacana itu dilontarkan Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Surasak Phancharoenworakul pada Rabu, 20 Mei 2026, dikutip dari Bangkok Post, Selasa (26/5/2026). Ia beralasan inflasi dan kenaikan biaya asuransi menjadi alasan besaran pajak wisata yang belum pernah jadi diterapkan harus dinaikkan.

Sebagian besar pendapatan dari biaya pariwisata akan dialokasikan untuk asuransi wisatawan, sedangkan sisanya digunakan untuk memelihara objek wisata dan meningkatkan infrastruktur, kata pihak berwenang. Surasak menyampaikan komentar tersebut sehari setelah pemerintah mengumumkan akan menghapus pembebasan visa 60 hari untuk pelancong dari 93 negara, langkah lain yang telah lama direncanakan merespons kekhawatiran tentang peningkatan aktivitas ilegal oleh warga asing.

Ia mengatakan kementeriannya sekarang sedang menyelesaikan detail metode pengumpulan biaya untuk memastikan hal itu tidak memengaruhi sentimen wisatawan. Ia mengatakan ada dua opsi pengumpulan, yakni melalui tiket pesawat atau melalui sistem Kartu Kedatangan Digital Thailand (TDAC).

Maskapai penerbangan mengatakan mereka tidak dapat melakukan diskriminasi dengan mengenakan pajak kepada penumpang asing dan mengecualikan warga Thailand, yang berarti pemerintah mungkin harus memungut pajak dari semua penumpang dan mengizinkan warga Thailand untuk mendapatkan pengembalian dana melalui permohonan di kemudian hari, katanya.

Alternatifnya adalah mengenakan pajak melalui sistem TDAC, yang wajib diisi semua pengunjung asing saat kedatangan.

Surasak menyatakan bagaimanapun, jumlah akhir biaya akan sangat bergantung pada perkiraan biaya asuransi kecelakaan dan perawatan di rumah sakit swasta. Tagihan medis yang belum dibayar oleh pengunjung asing merugikan rumah sakit Thailand sekitar 2,5 miliar baht per tahun, menurut beberapa penelitian.

Surasak juga menyatakan bahwa kementeriannya berencana untuk membahas premi asuransi yang sesuai dengan Asosiasi Asuransi Umum Thailand pada tahap selanjutnya.

Thienprasit Chaiyapatranun, presiden Asosiasi Hotel Thailand, mengatakan kementerian perlu mengklarifikasi jenis insiden apa yang akan dicakup oleh dana asuransi. Pihak berwenang juga harus memutuskan proporsi pasti yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur utama, tambahnya.

Misalnya, pihak berwenang harus menilai jenis insiden apa yang melibatkan turis asing yang membebani rumah sakit, dan apakah kebijakan tersebut juga akan mencakup kejadian seperti banjir, kecelakaan konstruksi kereta api, atau kecelakaan sepeda motor yang melibatkan pengendara tanpa SIM.

Di sisi lain, Thailand terus memantapkan jadwal untuk mengakhiri pembebasan visa 60 hari untuk 93 negara dan kembali ke masa berlaku 30 hari dan 15 hari, serta pengaturan visa saat kedatangan yang serupa dengan yang berlaku pada 2024. Surasak mengatakan Kementerian Luar Negeri, sebagai lembaga utama dalam komite kebijakan visa nasional, perlu mengoordinasikan komunikasi dengan kementerian luar negeri negara lain.

Kementerian Pariwisata dan Olahraga berencana untuk meminta komite visa untuk menyesuaikan skema tersebut untuk negara-negara tertentu. Misalnya, India adalah salah satu dari lima pasar sumber utama untuk Thailand, tetapi warganya hanya memenuhi syarat untuk visa saat kedatangan. Kementerian lebih menyukai pembebasan visa 15 hari untuk pasar ini, kata Surasak.

Sementara itu, kementerian telah meminta Otoritas Pariwisata Thailand untuk merevisi tujuan dan strateginya untuk 2026 karena konflik AS-Iran yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kedatangan wisatawan asing tidak mencapai target 33 juta kunjungan. Surasak mengatakan bahwa periode pembebasan visa yang dipersingkat seharusnya tidak memengaruhi kedatangan wisatawan karena rata-rata masa tinggal sebagian besar wisatawan asing hanya sembilan hari.

Pada Selasa, 19 Mei 2026, pemerintah Thailand resmi merevisi aturan bebas visa 60 hari yang diberlakukan untuk 93 negara sejak Juli 2024. Kebijakan tersebut saat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian setelah pandemi COVID-19.

Perubahan aturan tersebut dilatarbelakangi konsekuensi hukum dan sosial yang dialami Thailand selama skema bebas visa itu diberlakukan. Dalam aturan baru, kebijakan bebas visa akan berlaku hanya selama 30 hari atau disebut P.30. Mengutip The Nation Thailand, Rabu, 20 Mei 2026, rincian perubahannya meliputi:

• Kebijakan ini akan memberikan izin masuk bebas visa kepada warga negara dari 54 negara dan wilayah.
• Kebijakan ini hanya untuk tujuan wisata, dengan masa tinggal tidak lebih dari 30 hari, dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi.
• Penggunaan penuh hak tersebut akan dibatasi tidak lebih dari dua kali per tahun kalender, kecuali untuk warga negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura, atau warga negara lain yang ditentukan oleh menteri.

Daftar bebas visa 15 hari baru, atau P.15, juga akan dibuat. Langkah itu akan berlaku untuk warga negara dari tiga negara dan wilayah, yakni Seychelles, Maladewa, dan Mauritius. Kebijakan itu hanya berlaku untuk tujuan wisata.