Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan ketersediaan lahan hutan tertentu untuk digunakan TNI sebagai tempat latihan. Ini merupakan salah satu rencana kolaborasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Idealnya, hutan (jadi) tetap terjaga karena dibantu diamankan TNI. Mereka bahkan akan menanam (pohon) lebih lebat lagi. Terkait lokasi, waktu, dan lain-lain masih belum dipastikan. Nanti akan dibahas lagi detailnya," kata dia usai pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Selain itu, Menhut mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenhan untuk mengecek lahan kelapa sawit di dalam hutan. "Kami harus sepengetahuan dan izin Pak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengecek tutupan sawit," kata dia.
Raja Juli menambahkan, Menhan Sjafrie Sjamsoedin mendukung upaya tersebut dengan menyoroti peran vital pihaknya dalam membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia. Dalam hal ini, upaya pengelolaan hutan lestari memerlukan komitmen bersama dan koordinasi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan kejahatan lingkungan.
Ini termasuk penebangan liar dan perusakan kawasan hutan yang dapat mengancam keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain isu perhutanan, kedua menteri juga membahas kolaborasi dalam program ketahanan pangan melalui pengembangan food estate.
Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor pangan. Salah satunya dengan melibatkan pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi dan kawasan yang ditetapkan untuk produksi pangan.
Komitmen 2 Kementerian
Kemenhut mengaku akan memastikan pelaksanaan program ini tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Sementara itu, Kemenhan akan berperan dalam aspek keamanan dan ketahanan kawasan yang digunakan.
Di akhir pertemuan, kedua menteri menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dalam berbagai program dan kebijakan. Juga, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan lingkungan.
Ini sesuai dengan fokus pertemuan mereka yang pembahasan sinergi kedua kementerian di bidang penegakan hukum dan pengelolaan hutan lestari. Lewat kolaborasi antara kementerian/lembaga, Raja Juli berharap dapat bersama-sama menekan egosektoral, sehingga sejumlah visi misi Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi.
Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi positif yang bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga memastikan perlindungan hutan Indonesia sebagai sumber daya yang berharga untuk masa depan.
Pekan lalu, Menhut Raja Juli menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan peta jalan dan perencanaan strategis reforestasi 12 juta hektare hutan yang rusak. Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Baku, Azerbaijan.
Reforestasi 12 Juta Hektare Hutan
"Minggu depan, saya akan kumpulkan para dirjen terkait untuk membuat road map dan strategic planing. Pihak swasta dan akademisi juga akan dilibatkan dalam merumuskannya," kata dia di Baku, Kamis, 14 November 2024, dilansir dari Antara.
Ia optimis, perintah Prabowo melalui Utusan Khusus Presiden, Hashim S Djokohadikusumo, di Konferensi Perubahan Iklim PBB/COP Ke-29 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Baku, Azerbaijan yang ditegaskan dalam pesan nasional di depan sejumlah kepala negara dan utusan beberapa negara itu, bisa terlaksana.
"Saya sangat optimis. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong dari semua, berbagai perintah Presiden Prabowo melalui Utusan Khusus (untuk) bisa menghijaukan kembali hutan Indonesia yang sudah gundul," kata Menhut di sela-sela pertemuan bilateral.
Pada Selasa, 12 November 2024, Hashim Djojohadikusumo dalam pesan nasional yang dibacakannya tersebut menyebut bahwa Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan kesepakatan yang telah dikerjakan presiden sebelumnya.
Indonesia Menuju Nol Emisi Karbon
Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat dan menghindari satu miliar ton emisi karbon dioksida. Upaya yang dilakukan dengan beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan dengan tambahan 75 persen kapasitas pembangkit listrik.
Energi bersih yang terjangkau akan disediakan untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menjamin ketahanan pangan, dan mengentaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan, lingkungan hidup, dan keberlanjutan.
Selain itu, pihaknya mengklaim akan mulai menghijaukan kembali lebih dari 12 juta hektare hutan yang rusak parah seiring berjalan waktu, merevitalisasi lahan terdegradasi untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lautan demi kesejahteraan ekonomi biru, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk ketahanan iklim dan pekerjaan ramah lingkungan yang berkualitas.