MUI dan FORKOPI Sepakat Perkuat Ekonomi Kerakyatan Lewat Koperasi Syariah

Liputan6.com, Jakarta - Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) mendorong penguatan regulasi koperasi syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal itu disampaikan dalam audiensi FORKOPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Harian FORKOPI Kartiko Adi Wibowo mengatakan, pengaturan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis kerakyatan.

Menurut Kartiko, RUU tersebut telah memuat sejumlah pengaturan mendasar terkait koperasi syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, kelembagaan, hingga pengawasan.

"Koperasi syariah harus memiliki definisi yang jelas, prinsip syariah yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang kuat melalui Dewan Pengawas Syariah," ujar Kartiko saat audiensi.

Ia menjelaskan, dalam rancangan beleid tersebut koperasi syariah didefinisikan sebagai entitas koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa lembaga berwenang.

Selain itu, lanjut Kartiko, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

"Fungsi DPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah," kata dia.

Dalam paparannya, FORKOPI turut menyoroti fungsi sosial koperasi syariah sebagai Baitul Maal yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf uang.

Kartiko menilai integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial akan memperkuat peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Koperasi syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memperkuat ekonomi umat," ucap dia.

Audiensi tersebut juga membahas pentingnya pengawasan dan kepatuhan regulasi bagi koperasi syariah, termasuk penerapan sanksi administratif bagi koperasi yang melanggar prinsip syariah maupun ketentuan operasional.

Kemudian, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyub mengatakan, kunjungan FORKOPI sejalan dengan fokus MUI pada periode kepengurusan saat ini yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

"MUI periode sekarang memiliki fokus khusus di ekonomi kerakyatan, sehingga kedatangan teman-teman FORKOPI sangat pas," kata Aiyub.

Menurut Aiyub, koperasi menjadi instrumen yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat karena memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan riil warga.

"Model kelembagaan koperasi mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan," terang dia.

"Koperasi memiliki karakter yang sangat dekat dengan masyarakat. Ekonomi kerakyatan bisa tercipta melalui koperasi karena sangat kuat pada sektor riil masyarakat," tutup Aiyub.

Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus MUI, di antaranya Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Shalahudin Al-Aiyub, Ketua MUI Bidang Hukum Wahiduddin Adams, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ekonomi Hazuarli Halim, dan Delmenita dari Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU) MUI.

Kemudia, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ekonomi Syariah Bukhori Muslim, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum Ihsan Tanjung, serta Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminudin Yakub.

Adapun perwakilan FORKOPI yang hadir antara lain Kartiko Adi Wibowo, Aslichan Burhan dari PINBUK, Indah Purnomowati dari KSPPS BMT SAR, Iwan Setiawan dari Microfin Indonesia, Trio Budiyanto dan Ahmad Nadlir dari Kopelindo, Andi Ihsan Arkas, serta Moh. Yasin selaku Sekretaris FORKOPI.