Komisi IX DPR Soroti Anggaran Rp1,39 Triliun untuk Motor Listrik BGN, Anggap Bukan Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengkritik rencana pengadaan 21.000 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional senilai Rp1,39 triliun.

Pulung menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat serta berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola anggaran.

Ia menyoroti informasi bahwa rencana pengadaan tersebut sebelumnya telah dicoret oleh Kementerian Keuangan karena dianggap tidak rasional, namun tetap dijalankan oleh BGN.

“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN seperti saling bertolak belakang. Ini bukan sekadar masalah miskomunikasi internal, ini adalah anomali tata kelola yang harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Pulung di Jakarta.

Selain itu, Pulung mempertanyakan mekanisme pengadaan yang menggunakan pagu anggaran tahun 2025, sementara realisasi penyerahan barang direncanakan pada Mei 2026.

Ia juga menyinggung adanya dugaan harga yang tidak wajar dalam pengadaan tersebut.

“Di tengah kondisi fiskal negara yang sedang mengalami tekanan, pengadaan barang yang menghabiskan dana triliunan rupiah ini sangat riskan. Apalagi jika benar harganya dipatok jauh lebih mahal dari harga semestinya. Ini berpeluang besar merugikan keuangan negara. Kami meminta BGN untuk menjelaskan detail ini secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Pulung menilai pengadaan tersebut tidak sejalan dengan tugas utama BGN yang berfokus pada peningkatan gizi masyarakat.

Menurut dia, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk memperbaiki fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dapur pelayanan yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kualitas.

“Tugas BGN adalah memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak, bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi. Kondisi dapur SPPG saat ini masih minim dan perlu pembenahan serius. Akan jauh lebih bermakna jika dana Rp 1,39 triliun itu difokuskan untuk menggenjot kapasitas dapur SPPG sehingga outputnya benar-benar maksimal. Jangan sampai motor listriknya banyak, tapi kualitas makanan untuk rakyat tetap minim,” kata Pulung.

Komisi IX DPR RI, lanjut dia, meminta BGN melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Kembalikan fokus ke tugas utama. Jangan gunakan anggaran rakyat untuk hal-hal yang tidak mendesak dan berpotensi bermasalah,” pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kembali menjelaskan pembelian kendaraan roda dua untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Totalnya, ada 21.800 motor listrik yang dibeli. 

Dadan menyebut harga beli per unit di bawah harga pasaran yang ada. "Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta di bawah harga pasaran," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, motor listrik untuk Kepala SPPG MBG sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Target pembelian sebenarnya 24.400 unit. 

"Realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an," jelasnya.

Dadan menegaskan, tak ada rencana pembelian motor listrik untuk SPPG di tahun 2026. Motor listrik yang sudah dibeli akan didistribusikan kepada SPPG untuk menjangkau daerah yang aksesnya sangat sulit.

“Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelas Dadan