LAN dan KPK Luncurkan E-Learning Integritas untuk ASN

Liputan6.com, Jakarta - Upaya membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel tidak dapat dilepaskan dari penguatan integritas ASN sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, berbagai kasus korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintahan menunjukkan bahwa tantangan integritas belum sepenuhnya teratasi.

Hal ini dibuktikan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 71,53 dan masih berada pada kategori rentan dan memiliki potensi terjadinya penyimpangan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas di Aula Prof Agus Dwiyanto, MPA Kantor LAN, Rabu (17/6/2026).

"Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap sebuah bangsa tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri," ujar Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam kesempatan tersebut, Rabu (17/6/2026).

Taufiq menjelaskan, salah satu pelajaran penting dapat dilihat dari kisah Tembok Besar Cina yang selama berabad-abad berdiri sebagai simbol pertahanan negara, namun pada akhirnya kehilangan fungsinya bukan karena kekuatan musuh yang mampu merobohkannya, melainkan karena rapuhnya integritas dalam sistem yang menjaganya.

"Bagi ASN sendiri, integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga komitmen moral untuk menjalankan amanah jabatan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab," ucap dia.

"Integritas menjadi modal utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan dan layanan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," sambung Taufiq.

Dia menambahkan, sebagai bagian dari penguatan kompetensi ASN, pembelajaran integritas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.

Oleh karena itu, lanjut Taufiq, pendekatan Corporate University (Corpu) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan proses pengembangan kompetensi berlangsung secara sistematis, relevan, dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

"Maka peluncuran E-Learning ASN Berintegritas menjadi langkah penting untuk memperoleh pembelajaran khusus mengenai integritas dan pencegahan korupsi, melalui platform ini dapat memperluas jangkauan edukasi antikorupsi secara masif, terstandar, dan berkelanjutan sehingga nilai-nilai integritas dapat tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik," papar dia.

Menurut Taufiq, pemanfaatan pembelajaran digital memungkinkan ASN memperoleh materi yang lebih fleksibel, personal, dan sesuai dengan kebutuhan jabatan maupun organisasi.

"Berbagai kanal pembelajaran, kolaborasi lintas instansi, serta keterlibatan para pakar dan praktisi menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas pembelajaran ASN secara nasional," jelas Taufiq.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, penguatan integritas ASN merupakan investasi jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menurut dia, saat ini dari 6,7 juta ASN di Indonesia, baru puluhan ribu orang yang telah memperoleh pembelajaran khusus mengenai integritas.

"Dahulu pembelajaran mengenai integritas belum menjadi bagian yang terstruktur dalam pendidikan dan pelatihan ASN, karena itu kami mengapresiasi LAN yang telah mengambil peran strategis dengan memasukkan materi integritas ke dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN," ucap dia.

Setyo mengatakan, peluncuran E-Learning ASN Berintegritas mencerminkan komitmen pemanfaatan teknologi untuk membangun karakter dan budaya integritas di lingkungan birokrasi.

"Melalui program ini, KPK mendorong lahirnya gerakan nasional pembelajaran integritas yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penanaman nilai, pembentukan karakter, dan penguatan budaya antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan," kata dia.

Setyo menjelaskan, sebagai upaya monitoring dan evaluasi, KPK juga membuat platform Indata sebagai sarana pemantauan terintegrasi yang memungkinkan setiap instansi mitra untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran secara berkala, khususnya terhadap capaian peserta yang telah menyelesaikan pembelajaran dan memperoleh sertifikasi kelulusan, tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyambut baik peluncuran E-Learning ASN Berintegritas.

"Integritas tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Karena itu, peluncuran E-Learning ASN Berintegritas menjadi langkah penting untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," kata dia.

Rini berharap program ini dapat menjadi gerakan nasional pembelajaran integritas yang mendorong lahirnya ASN yang tidak hanya kompeten dalam bekerja, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai antikorupsi.

"Dengan demikian, penguatan integritas dapat menjadi pondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berkelas dunia, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Rini.

Dalam acara tersebut juga diserahkan Piagam Penghargaan kepada 12 Instansi peserta piloting program e-learning ASN Berintegritas antara lain Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Yogyakarta.