Harga Tiket Kereta JR East Jepang Bakal Naik untuk Pertama Kalinya Sejak 1987

Liputan6.com, Jakarta - Harga tiket kereta api yang dioperasikan East Japan Railway Co (JR East) akan naik rata-rata 7,1 persen per Sabtu, 14 Maret 2026, sebagai upaya "meningkatkan pendapatan perusahaan." Ini merupakan kali pertama JR East menaikkan tarif semata-mata untuk tujuan pendapatan sejak perusahaan didirikan pada 1987.

Kenaikan tarif sebelumnya diperkenalkan untuk mengakomodasi pengenalan pajak konsumsi dan membantu meningkatkan aksesibilitas di stasiun, melansir The Straits Times, Kamis, 12 Maret 2026. Tarif yang direvisi akan diterapkan di semua wilayah yang dilayani JR East.

Tarif reguler akan naik sebesar 7,8 persen, sementara kartu komuter biasa akan naik 12 persen. Tarif untuk pelajar akan mengalami kenaikan 4,9 persen, tapi beberapa kartu komuter pelajar akan tetap tidak berubah di beberapa daerah regional untuk meringankan beban rumah tangga.

Untuk tiket kertas, tarif dasar akan naik sebesar 10 yen (sekitar Rp 1 ribu) dari 150 yen (sakitar Rp 16 ribu) saat ini. Kenaikan tarif terbesar akan terjadi pada rute di wilayah metropolitan Tokyo, dengan rute Tokyo-Shinjuku naik dari 210 yen menjadi 260 yen (sekitar Rp 28 ribu).

Tarif baru ini akan berlaku untuk tiket dan kartu komuter yang dibeli mulai Sabtu, 14 Maret 2026. Karena diperkirakan lebih banyak penumpang akan membeli kartu komuter sebelum kenaikan tarif, JR East akan memperpanjang jam operasional loket tiket di beberapa stasiun hingga Jumat, 13 Maret 2026.

Perusahaan bertujuan mengalokasikan pendapatan tambahan yang berasal dari kenaikan tarif untuk meningkatkan, memelihara, dan memeriksa peralatan dan fasilitasnya di tengah melonjaknya biaya operasional.

"Kami akan membebani penumpang kami," kata presiden JR East, Yoichi Kise. "Namun, kami bertekad untuk menyediakan layanan kereta api yang dapat digunakan penumpang kami dengan aman dan nyaman."

Selain warga lokal, moda transportasi ini telah umum dimanfaatkan wisatawan, membuat mereka harus mengatur ulang pengeluaran karena adanya kenaikan tarif. Tidak hanya di Tokyo, turis yang berkunjung ke Kyoto juga harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam karena kota itu menaikkan pajak akomodasinya.

Pajak akomodasi bertarif 6.000 yen (sekitar Rp650 ribu) per orang per malam tidak mengalami kenaikan, tetap 200 yen (sekitar Rp 21,5 ribu). Namun untuk akomodasi berbiaya antara 6.000─19.999 yen (sekitar Rp 650 ribu hingga Rp 2,15 juta), pajaknya dinaikkan dari 200 menjadi 400 yen (sekitar Rp 43 ribu).

Besaran pajak berbeda lagi untuk akomodasi dengan harga antara 20.000 hingga 49.999 yen (sekitar Rp 2,15 juta hingga Rp 5,4 juta). Pajaknya meningkat dari 500 yen menjadi 1.000 yen (sekitar Rp 107,7 ribu).

Kenaikan pajak akomodasi signifikan dirasakan turis yang menginap di akomodasi dengan biaya lebih dari 50.000 yen hingga 99.999 yen per malam (sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 10,77 juta). Besaran pajak yang dikenakan naik dari sekitar 1.000 yen menjadi 4.000 yen (sekitar Rp 430,7 ribu).

Terakhir, untuk akomodasi berharga lebih dari 100 ribu yen per malam (sekitar Rp 10,77 juta), pajaknya melonjak menjadi 10 ribu yen (sekitar Rp 1,07 juta), meningkat 10 kali lipat. Pajak dikenakan per orang, per malam.

Artinya, jika dua orang menginap di satu kamar yang harganya 50.000 yen per malam, pajak dihitung berdasarkan tarif kamar 25.000 yen per orang. Maka, setiap orang akan dikenakan pajak sebesar 1.000 yen per malam.

Di tengah anggaran liburan yang lebih mahal, Jepang berencana menyederhanakan proses pemeriksaan imigrasi untuk turis asing. Salah satu wacana yang berkembang baru-baru ini adalah menghapuskan persyaratan menemui langsung petugas imigrasi sebelum memasuki negara tersebut bagi turis asing.

Melansir Kyodo, Senin, 9 Maret 2026, Badan Layanan Imigrasi Jepang mengatakan bahwa mereka akan mengandalkan informasi pengunjung yang dikumpulkan melalui sistem penyaringan pra-perjalanan daring yang disebut Sistem Elektronik Jepang untuk Otorisasi Perjalanan (JESTA) yang akan diluncurkan pada tahun fiskal 2028.

JESTA akan meminta pengunjung untuk mengirimkan tujuan perjalanan mereka secara daring sebelum bepergian. Setelah itu, otoritas imigrasi akan memberikan atau menolak izin masuk. Mereka yang dicurigai berniat untuk tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan akan ditolak naik pesawat.