Pertimbangan Kemenpar Usulkan Bebas Visa Kunjungan untuk 7 Negara, Bukan 8

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Nia Niscaya kembali menyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan akan berdampak positif terhadap daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Utamanya terkait komponen penilaian keterbukaan yang menjadi salah satu indikator dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang disusun oleh World Economic Forum (WEF).

"Pilarnya tuh salah satunya adalah Travel and Tourism Policy and Condition. Di dalamnya ada indikator international openness dan salah satunya adalah visa requirement... Di dalam ranking itu, untuk international openness itu, kita turun rankingnya dari 2019 itu 3, kemudian 2021 itu 3, dan 2024 itu jadi 39. Jadi, kelihatan," tutur Nia dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pihaknya juga merujuk laporan-laporan lembaga internasional tentang dampak positif bebas visa kunjungan terhadap pendapatan devisa negara lewat jumlah kunjungan wisatawan asing. "Kan rumusnya, devisa dikali spending gitu. Jadi, jumlah pun masih matters," imbuhnya.

Maka itu, pihaknya mengusulkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menambah daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa kunjungan (BVK). Totalnya adalah tujuh negara, bukan delapan seperti yang sudah beredar luas, terdiri dari China, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, plus permanent resident (PR) Singapura.

"Pertimbangan kami itu berdasarkan 3 S dan berdasarkan data statistik secara history," kata Nia.

S yang pertama adalah size atau jumlah wisatawan yang terbanyak berkunjung ke Indonesia dalam 10--15 tahun terakhir. S kedua adalah spending, yakni jumlah pengeluaran rata-rata wisatawan asal negara dimaksud. 

"Ada yang namanya PAS, Passenger Access Survey, untuk melihat berapa sih spending Anda ketika melakukan kunjungan di Indonesia," sambungnya.

S ketiga adalah sustainability, yakni tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan dari masing-masing negara. "Antara size, spending, dan sustainability itu kita bobot, keluarlah negara-negara itu," sahutnya.

Khusus usulan PR Singapura, Nia menyatakan bahwa mereka sebenarnya saat ini sudah mendapatkan bebas visa kunjungan ke wilayah Kepulauan Riau. Dalam usulan terbaru, Kemenpar menginginkan agar jangkauan diperluas menjadi seluruh Indonesia.

"Di Singapura itu kan ada Singaporean-nya, ada PR-nya karena dia (Singapura) kan hub juga ya... Jadi, kita ingin istilahnya memancing di kolam tetangga lah," ujarnya. "Karena ini juga bagus untuk penyebaran atau distribusi wisatawan dan juga untuk kemajuan daerah," sambung Nia.

Nia menyatakan usulan tersebut saat ini masih terus dibahas bersama lintas kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. "Mari kita tunggu hasilnya dan kita akan berharap diberikan keputusan yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko terkesan menentang usulan tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 165 negara sepanjang 2015--2024 tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara. 

"Kami mohon agar hal (usulan) tersebut dipikirkan lagi, dievaluasi, karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya," kata Hendarsam ditemui di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026, dilansir Antara.

Menurut data pihaknya, sejak jumlah penerima layanan bebas visa dibatasi menjadi 16 negara pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia malah melampaui level prapandemi COVID-19, yakni sebesar 14,3 juta kunjungan.

"Kami tidak ingin, kita memberikan bea masuk visa kepada warga negara asing itu kan menggunakan biaya. Ketika kita bebaskan itu artinya apa? Kita mengobral negara kita, ini dimana harga diri bangsa kita," ucap Hendarsam.

Persoalan lain yang dikhawatirkan Hendarsam terkait masalah keamanan. Baru-baru ini, Imigrasi dan Polri mengamankan sejumlah warga negara asing yang terindikasi melakukan penipuan daring di sejumlah daerah. Belum lagi modus turis asing tidak berkualitas lainnya, seperti melakukan perjalanan secara backpacker, datang mengaku sebagai petugas keamanan, dan lain-lain.

Pihaknya tidak menginginkan warga negara asing yang masuk mengganggu keamanan, ketertiban serta kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Anda bayangkan saat ini banyak sekali warga negara asing yang mengakuisisi pekerjaan masyarakat lokal yang seharusnya tidak mereka kerjakan. Bayangkan kalau (BVK) itu dibuka, kita sudah siap belum untuk menghadapinya, jangan sampai kita seperti negara-negara lain," ujarnya.

Hendarsam menyebut ada banyak cara untuk meningkatkan mutu pariwisata Indonesia sehingga mendatangkan wisatawan mancanegara tanpa harus memperbanyak jumlah negara penerima layanan bebas visa kunjungan. "Sudah ada kajiannya, banyak sekali yang harus diperbaiki masalah infrastruktur, masalah akses penerbangan internasional ke Indonesia, akses penerbangan dari satu daerah ke daerah kita yang lain. Jadi, banyak harus dilakukan langkah progresif," katanya.