Pariwisata Jadi Andalan Perekonomian Indonesia, Kemenpar Minta Tambahan Pagu Anggaran 2025 Rp2,25 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ajukan tambahan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,25 triliun untuk menghadirkan beragam program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Widiyanti mengatakan berdasarkan pada masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah ditetapkan menerima pagu anggaran Rp1.768.347.951.000 (Rp1,7 triliun) untuk tahun 2025.

Namun, dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) di Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, maka nilai anggaran yang sudah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian senilai Rp1.488.741.453.000 (Rp1,4 miliar) untuk Kemenpar dan Rp279.606.458.000 (Rp279 miliar) untuk Kemenekraf.

Menpar Widiyanti setelah melihat angka itu menilai perlu ada tambahan anggaran agar Kemenpar bisa melaksanakan program-program secara optimal. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran kepada DPR sebesar Rp2.254.706.954.000. Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan beberapa capaian triwulan III tahun 2024, program quick wins, program strategis, hingga target-target yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025.

"Menimbang penurunan pagu anggaran 2024 ke 2025 yang cukup signifikan, saat ini kami sedang merencanakan usulan tambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp2.254.706.954.000. Mohon berkenan dukungan bapak/ibu pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI atas usulan penambahan anggaran tersebut," kata Widiyanti dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (26/11/2024). 

"Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di mana pariwisata jadi ujung tombak perekonomian Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia," sambungnya.

Rapat ini juga dihadiri Wamenpar, Ni Luh Enik Ernawati atau akrab disapa Ni Luh Puspa; Plt. Sesmenpar, Bayu Aji; serta pejabat-pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar. Dalam kesempatan itu Widiyanti juga mengungkapkan, tambahan pagu anggaran ini sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, serta dalam upaya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya mendukung pengajuan tambahan anggaran yang dikemukakan oleh Kemenpar. Untuk itu, pihaknya segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membahas usulan tersebut.

"Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah," kata wanita yang akrab disapa Nunik ini. 

Menurut Nunik, pihaknya juga mendorong Kemenpar berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sinergi tersebut, anggaran yang terbatas di tingkat pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi wisata daerah.

"Itu memang anggarannya kecil, tetapi kami harapkan koordinasi juga dengan kementerian lain untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata daerah," ujarnya.

Kemenparekraf periode pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi dipecah dua di bawah era Presiden Prabowo Subianto, yakni menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dengan pagu definitif Kemenparekraf untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.768.347.951.000, bagaimana dua kementerian akan berbagi anggaran yang lebih rendah 40 persen dari anggaran sebelumnya?

Usai resmi dilantik, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya dan Menpar Widiyanti Putri Wardhana ternyata berharap banyak dengan kesempatan pembahasan APBN Perubahan di tahun depan.

"Nanti kami berdua juga akan berbicara mungkin dengan kedua eselon I kementerian kami, tapi kami paham juga nanti di awal tahun depan, mungkin sekitar bulan Maret juga ada APBNP," ucap Riefky seusai serah terima jabatan di Balairung Soesilo Sudarman, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. 

Menurut Riefky, sesuai arahan Prabowo, ekonomi kreatif (ekraf) diharapkan menjadi ekosistem yang besar, mapan, dan kuat di masa depan. Dengan situasi ekonomi geopolitik global yang tak menentu, ekraf diharapkan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Di dalam Asta Cita, kalau kita pelajari, tidak kurang 20 kali disebutkan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Itu nanti bisa dicek... Artinya, bahwa ada harapan besar terhadap ekonomi kreatif dan industri kreatif... Adalah harapan menjadikan ekonomi kreatif ini sebagai penyumbang PDB atau memberikan tambahan kepada PDB yang signifikan," kata dia dalam sambutannya. 

Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kemenparekraf/Baparekraf Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.768.347.951.000. Jumlah ini lebih kecil dari pagu indikatif sebesar Rp3.052.364.852.000 yang sebelumnya diajukan sebagai usulan tambahan ke Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024, memastikan akan memaksimalkan jumlah anggaran yang telah disetujui DPR untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045.

"Walaupun tidak ada peningkatan, Rp1,7 triliun ini jumlah yang banyak. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, kami patut bersyukur. Ini uang yang tentunya akan kami gunakan setiap sennya untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandi.

Ia memastikan jajaran di Kemenparekraf/Baparekraf akan berjuang secara maksimal berlandaskan dua pilar utama tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.