Wisata Selam di Indonesia Makin Digemari, Kemenpar Fokus Perbesar Pasar dan Perbaiki Tata Kelola

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa wisata selam Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemasaran pariwisata Indonesia, khususnya di sektor wisata bahari. Bahkan, diving menjadi subsektor wisata bahari dengan tingkat pertumbuhan tercepat, menurut Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Asisten Deputi Mancanegara 1 Deputi Pemasaran Kemenpar, Dedi Ahmad Kurnia menyebut hal itu tak lepas dari posisi strategis Indonesia sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia (golden triangle) bersama Filipina dan wilayah Pasifik. Tak heran bila banyak operator selam mancanegara yang menjual paket wisata selam Indonesia.

Menurutnya, itu bukti betapa besarnya potendi dunia bawah laut nusantara. "Kegiatan seperti ini tentu saja kita dukung untuk membesarkan pasar dulu. Kami sering mengikuti kegiatan promosi di luar negeri, dan banyak sekali agen perjalanan atau operator selam internasional yang menjual destinasi Indonesia," ujar Dedi dalam pembukaan Diving, Resort, and Travel (DRT) Show di Hall 10, ICE BSD City, Sabtu, 18 April 2026, dikutip dari rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com.

Ia mengaku Kemenpar sedang mengamati dan mempelajari potensi kerja sama lebih lanjut untuk memperkuat ekosistem wisata petualangan, termasuk wisata selam, di masa depan. Lebih lanjut, Dedi memaparkan konsep Tourism, Trade, and Investment (TTI) Menurutnya, sektor pariwisata sering kali menjadi langkah awal atau pintu masuk bagi perdagangan dan investasi yang lebih besar.

"Wisata bisa menjadi langkah pertama untuk perdagangan atau bahkan investasi ke depannya. Namun, investasi tersebut harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan," kata Dedi.

Meski diving dikategorikan sebagai wisata petualangan (adventure) dan ekstrem, aspek keberlanjutan tetap menjadi prioritas utama. Kemenpar menekankan, pariwisata harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan.

"Pariwisata adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Intinya, ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Itu yang paling penting," ujar Dedi.

Terkait hal ini, Kemenpar bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyelenggarakan kegiatan "Safety Talk" guna meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan wisata bahari, khususnya di Labuan Bajo, NTT. Kegiatan ini juga sebagai bentuk implementasi program flagship Kemenpar, yaitu peningkatan keamanan berwisata yang mencakup upaya untuk mendorong kualitas produk pariwisata bahari sebagai salah satu sektor unggulan pariwisata Indonesia.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam sambutannya secara daring, Kamis, 16 April 2026, menegaskan keamanan dan keselamatan menjadi faktor utama dalam kegiatan wisata termasuk wisata bahari. Kemenpar telah mengeluarkan sederet kebijakan melalui Permenpar No.7 Tahun 2016 tentang Panduan Pelaksanaan Selam Rekreasi dan Permenpar No.6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, khususnya untuk Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata.

Kemenpar, sambung Ni Luh, juga melakukan tata kelola destinasi pariwisata bahari melalui sosialisasi dan koordinasi lintas sektor untuk mendorong implementasi modul manajemen risiko dan bencana di destinasi pariwisata bahari serta berbagai modul lainnya. Seluruhnya demi meningkatkan kepercayaan para wisatawan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias mengatakan kepercayaan wisatawan, terutama mancanegara, sangat bergantung pada jaminan keamanan dan keselamatan dari kolaborasi lintas pihak. Kecelakaan kapal wisata yang terjadi berulang kali di Labuan Bajo harus menjadi momentum perbaikan bersama.

"Keamanan dan keselamatan wisata di Labuan Bajo adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, otorita pelabuhan, aparat keamanan, serta pelaku usaha yang harus berjalan beriringan," ujar Agustinus.

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo mendorong agar seluruh pemangku kepentingan di daerah membentuk Tim Manajemen Krisis Kepariwisataan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.

"Selain itu, pentingnya penyedia jasa pariwisata untuk memperhatikan UU Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan terkait Sektor Pariwisata. Dalam undang-undang ini, penyedia jasa pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan berisiko wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan," ujar Fadjar.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo (P3KOM), Marselinus Betong mengatakan regulasi dan pengawasan yang ketat terkait wisata bahari di Labuan Bajo masih kurang. Ia menyebutkan terdapat beberapa tantangan nyata dalam respons darurat, termasuk krisis medis di lokasi wisata terpencil, ketidakpastian cuaca dan kondisi laut, koordinasi awal yang tidak terorganisasi, serta belum tersedianya pusat komando khusus.

"Perlunya sistem respons tanggap darurat yang cepat, terstruktur, dan proaktif untuk mengatasi berbagai jenis risiko yang dihadapi pada aktivitas wisata bahari," ujar Marselinus.

Di sisi lain, lewat ajang DRT Show, pendiri sekaligus CEO LX Development Group, Jason Chong, berharap bisa membangun ekosistem biru, yakni konservasi, perdagangan, dan edukasi, secara harmonis. Lewat pameran tersebut, ditampilkan inovasi terbaru terkait teknologi penyelaman, dari berbagai merek, seperti Huawei, TUSA, Mares, SDI TDI, DIVEPRO, dan Problue.

Ajang itu juga menghadirkan Ocean Star Underwater Photo Gallery. DRT SHOW menerapkan standar ekologis yang sangat ketat. Setiap karya yang dipamerkan dipastikan tidak mengganggu perilaku biologis hewan laut, tidak menyentuh kehidupan bawah air, dan tidak merusak habitat seperti terumbu karang.

"Master bawah air sejati harus melihat diri mereka sebagai penjaga, bukan predator," ujar Jason.