Way Kambas Jadi Proyek Percontohan Pembiayaan Berkelanjutan Taman Nasional, Ekoturisme Diperkuat

Liputan6.com, Jakarta - Masih dalam suasana lebaran Idulfitri 1447 H, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyambangi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) pada Kamis, 26 Maret 2026. Selain bersilaturahmi, ia juga menyosialisasikan rencana proyek percontohan pembiayaan berkelanjutan di TNWK.

TNWK dipilih sebagai proyek percontohan pertama untuk implementasi mekanisme pembiayaan iklim inovatif seperti obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon melalui pasar karbon sukarela internasional, serta penguatan pariwisata konservasi (ekoturisme) yang menjangkau berbagai segmen pengunjung. 

"Selama puluhan tahun, sebagian besar dari 57 taman nasional Indonesia bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap belum mencukupi kebutuhan operasional dan pemulihan ekosistem," kata Menhut dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Kamis, 26 Maret 2026.

Menhut menyebut proyek percontohan itu menandai pergeseran pendekatan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dari model yang sepenuhnya mengandalkan negara dan organisasi nonpemerintah, menuju model pembiayaan campuran yang melibatkan sektor swasta dan pasar modal hijau. Ia mengklaim tujuan utamanya adalah menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di taman nasional.

TNWK merupakan habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis menurut IUCN. Saat ini, taman nasional yang berada di Lampung itu menghadapi berbagai tantangan, seperti spesies invasif, kebakaran hutan berulang, fragmentasi habitat, perburuan ilegal, serta konflik manusia dengan gajah.

"Untuk satwa liar yang terancam punah secara kritis, kami akan bekerja sama dengan mitra swasta untuk menanam kembali pohon endemik sebagai habitatnya, mencegah kebakaran hutan, meningkatkan ketersediaan sumber pakan bagi satwa liar, dan mengendalikan spesies invasif yang menjadi gangguan bagi kesejahteraan satwa liar," kata Menhut.

Menhut menyatakan bahwa sesuai UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan. Karena itu, harus ada penyesuaian zonasi untuk memungkinkan kegiatan karbon dilakukan di area yang paling tepat.

Melalui skema karbon, perusahaan yang ingin mengimbangi emisi dapat membeli kredit karbon yang dihasilkan dari upaya konservasi dan restorasi hutan di TNWK. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk mendukung operasional dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 untuk menjadi landasan hukum proyek pasar karbon sukarela di taman nasional. Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyesuaian zonasi bersifat sementara dan bertujuan untuk memperkuat kondisi habitat satwa liar di TNWK. 

Ia berjanji zona itu akan dikembalikan ke awal setelah kegiatan pemulihan dan perlindungan khusus selesai. "Dalam merancang proyek ini, kami menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan keanekaragaman hayati TNWK yang tak ternilai harganya," sambungnya.

Menhut menyatakan bahwa pihaknya akan melibatkan masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas dalam kegiatan penanaman kembali dan menjaga hutan, serta memperoleh manfaat dari setiap kredit karbon yang dihasilkan. Selain itu, masyarakat sekitar juga akan diikutsertakan dalam upaya pengembangan pariwisata konservasi berkelanjutan, selain melibatkan pihak swasta. 

Tujuannya agar bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sembari mengoptimalkan sumber daya untuk menjaga kelestarian alam TNWK dengan lebih baik. "Harapan kami, masyarakat di sekitar Way Kambas menjadi yang pertama merasakan manfaat dari inovasi ini, bukan yang terakhir," ujar Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu, salah satu Ketua Komite Pembiayaan Taman Nasional.

"Jika kita ingin hasil konservasi meningkat, maka taman nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tentunya, ini menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas perhatian Presiden yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitar TNWK, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi taman nasional lainnya," kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam kesempatan itu, Menhut juga meresmikan pembatas (barrier) di TNWK sepanjang 138 kilometer sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari konflik manusia-gajah. Menhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas dalam kelestarian habitat dan populasi gajah Sumatera hingga penanganan konflik manusia-gajah.

“Seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Gajah merupakan salah satu hewan kesayangan beliau, komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga populasi gajah dan mengakhiri secara permanen konflik manusia-gajah," ujar Raja Antoni.

Sistem pembatas yang dibangun akan diuji kekuatannya secara langsung menggunakan gajah pada beberapa hari ke depan. TNWK disebut unik karena hampir satu juta orang tinggal di area perbatasan taman nasional tanpa adanya zona penyangga. Karena itu, konflik manusia dengan gajah rentan terjadi yang menimbulkan kerugian ekonomi, keamanan, keselamatan, bahkan korban jiwa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu sebagai Ketua Bersama, sebagaimana diumumkan pekan lalu di Istana Merdeka.