Status Global Geopark Raja Ampat Akan Divalidasi Ulang UNESCO pada Agustus 2026

Liputan6.com, Jakarta - Status Raja Ampat sebagai bagian UNESCO Global Geopark akan divalidasi ulang. Tim asesor UNESCO dijadwalkan akan merevalidasi 'Surga Terakhir di Bumi' itu pada Agustus 2026.

Dalam siaran pers yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 12 Mei 2026, proses revalidasi merupakan proses penilaian menyeluruh untuk menentukan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark yang disandang Raja Ampat. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, status tersebut bermakna bukan sekadar pengakuan internasional bagi Indonesia.

"Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal," kata Menpar saat meninjau Geosite Piaynemo, kemarin. 

Menpar menekankan pentingnya sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau pun meminta penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata menjelang kedatangan tim asesor UNESCO.

"Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut," ucapnya.

Nausrau menyatakan bahwa Raja Ampat adalah satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

"Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi," kata Nausrau.

Nausrau memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal, seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, serta belum adanya transportasi antar-pulau yang teratur dengan tarif terjangkau. Ia juga menyoroti kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.

Pada hari sebelumnya, dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong, Menpar mengidentifikasi beberapa temuan di Raja Ampat yang mengancam kelestarian alam setempat. Di antaranya soal aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta lalu lintas kapal wisata yang tidak terkendali.

Pemerintah, kata dia, saat ini mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.

"Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti," kata Menpar.

Selain itu, Menpar menyoroti isu manajemen daya dukung ( carrying capacity ) dan risiko overtourism. Ia berpendapat rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong guna meningkatkan devisa sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.

Menpar mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai Global Geopark UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism . Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam," ujar Menpar. "Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam."

Kunjungan Menpar ke Provinsi Papua Barat Daya itu dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044. Koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.

"Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan," ucap Menpar.

Pada Senin, 11 Mei 2026, Indonesia membawa pesan penting saat menghadiri Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York. Pesan itu adalah Ecological Before Tourism, bermakna bahwa fungsi ekologi dan kelestarian biodiversitas harus didahulukan sebelum berbicara tentang pengembangan pariwisata.

"Ekowisata harus menjadi alat untuk memperkuat konservasi, bukan sebaliknya," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mengutip siaran pers Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Selasa, 12 Mei 2026.

Ia kemudian menjabarkan langkah strategis yang diambil Indonesia yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi di negara ini. Pertama adalah pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Inisiatif itu dirancang untuk memperkuat pengelolaan taman nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Mekanisme yang dikembangkan mencakup optimalisasi nilai ekonomi karbon serta penguatan ekowisata sebagai instrumen pendukung konservasi.