Menteri LH Sebut Generasi Tua Picu Eco-anxiety Anak Muda, Minta Publik Ubah Pola Pikir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Jumhur Hidayat menyinggung soal fenomena eco-anxienty di kalangan anak muda masa kini. Jumhur mendeskripsikan eco-anxiety sebagai kegelisahan kolektif, rasa sesak melihat degenerasi alam yang tak terbendung. Ia menyebut situasi itu tak lepas dari peran generasi yang lebih tua.

"Ini gara-gara kita generasi yang lebih tua, maka terjadi eco-anxiety, betul kan? Maka, kata kuncinya adalah, kita bukan menerima warisan tentang dunia ini, tapi kita dititipkan dunia ini oleh generasi yang akan datang," kata Jumhur dalam peluncuran program KELANA di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dengan pola pikir tersebut, setiap orang wajib hukumnya untuk menjaga Bumi dengan sebaik-baiknya. Ia meminta agar setiap individu tidak meninggalkan pertimbangan hak generasi mendatang dalam setiap aktivitas atau tindakan yang diambil.

"No generation left behind. Tidak boleh ada generasi yang tertinggal. Semua harus dipikirkan dari generasi ke generasi," ucapnya. "Karena kalau bicara sekadar no one left behind, kadang-kadang sangat pragmatis. Besok makan apa, besok dapat apa, bicaranya skalanya hanya mingguan, bulanan, tahunan."

Dengan berpikir jauh ke depan, setidaknya satu generasi ke depan, Jumhur mengatakan otomatis kebijakan yang diambil lebih bertanggung jawab dan beretika lingkungan. Prinsip dasar etika itu adalah tidak lagi memandang alam sebagai objek eksploitasi, tetapi bahwa alam adalah subjek yang berhak untuk tetap lestari.

"Etika ini menuntut kita untuk tidak hanya bertanya apa yang bisa saya ambil dari Bumi, tetapi tanggung jawab moral apa yang saya bangun untuk masa depan," imbuhnya.

Meski eco-anxiety terjadi, Jumhur meminta generasi muda untuk menjadikannya sebagai titik kebangkitan untuk bergerak nyata. Ia menegaskan bahwa etika lingkungan tidaklah lahir dari instruksi pejabat, melainkan dari 'kedekatan nadi kita dengan detak jantung bumi'.

"Saya ingin ini menjadi titik awal kolaborasi-kolaborasi permanen antara kementerian dan energi kreatif kalian. Jadilah garda depan. Jadilah digital ambassador yang mengisi ruang siber bukan dengan keluhan, melainkan dengan narasi harapan dan solusi nyata," kata Jumhur.

Ia menyebut bahwa pemerintah bertanggung jawab menyiapkan regulasi dan sumber daya, sementara publik, khususnya generasi muda, bertanggung mengubah kebijakan menjadi aksi di tingkat tapak. "Perubahan sejati lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten di daerah masing-masing secara bersama-sama," ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program KELANA, singkatan dari Kenali Lingkungan bareng Anak Muda. Program itu, kata Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati, berjalan dalam jangka waktu panjang yang melibatkan ribuan pendaftar dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Mereka yang terpilih bertugas menyebarkan kebijakan lingkungan di ruang digital dan sosial.

Pada tahap pertama, lima pelajar terpilih menjadi mitra KLH untuk menyebarkan informasi tentang lingkungan di ruang digital. Mereka adalah Andrea Galatama dari SMA Negeri 1 Mendo Barat; Anisa Sri Rahayu dari MAN 2 Kota Bogor; Dimas R. Karim dari SMA Negeri 2 Limboto; Jizania Prinses Eril K Ratu dari SMA Negeri 1 Manado; dan Muhammad Fadel Fatahillah Kadir dari SMA Negeri 1 Majene.

Terkait program itu, Jumhur menyatakan bahwa pihaknya menyadari cara berkomunikasi tentang lingkungan harus diubah agar lebih tepat sasaran. Bahasan tentang lingkungan semestinya dirancang agar lebih menyenangkan, sehingga ia mengajak mahasiswa dan pelajar turun langsung ke lapangan.

Topik yang diulas akan berbeda-beda dalam setiap periode dan untuk yang pertama, pihaknya menyoroti soal mangrove. Topik itu dipilih karena tidak mudahnya mempertahankan bibit mangrove sampai menjadi mangrove dewasa yang akarnya kuat dan memberi manfaat bagi ekosistem di sekitarnya, termasuk manusia.

Para pelajar terpilih akan diminta untuk 'menjadi produsen narasi yang kreatif untuk menerjemahkan data teknis kementerian menjadi bahasa yang populer dan menggerakkan, khususnya untuk adik-adik mahasiswa dan pelajar'.

Dalam kesempatan itu diluncurkan pula film dokumenter berjudul Menjaga Akar Mangrove yang bercerita tentang pelestarian ekosistem mangrove di Palu dan Tarakan, Kalimantan Utara. Jumhur menyatakan Indonesia dengan luas mangrove terbesar di dunia, sekitar 23 persen dari mangrove dunia atau 3,45 juta hektare yang tersebar di 37 provinsi, punya tanggung jawab moral untuk melestarikannya.

"Mangrove memiliki manfaat ekologis, sebagai pengendali abrasi, habitat keanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon serta memiliki manfaat sosial ekonomi antara lain tempat bagi produktivitas perikanan, sumber bahan pangan, serta wahana edukasi dan wisata," urai Jumhur.

KLH, sambung dia, sedang menuntaskan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional ini adalah peta jalan besar untuk 30 tahun ke depan dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional. Nantinya, data itu akan digunakan sebagai dasar oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten peta dalam menyusun RPPEM provinsi atau kabupaten/kota.

"Dokumen-dokumen ini adalah instrumen teknis, namun kebijakan secanggih apapun tidak akan pernah cukup jika tidak memiliki nafas di lapangan. Nafas itu adalah dukungan dari bapak ibu dan adik-adik sekalian," sambungnya.