Indonesia Kembali Jadi Anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Komite Perlindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO), kali ini untuk periode 2026--2030. Pemilihan berlangsung dalam Sidang Umum ke-11 Negara-Negara Pihak Konvensi 2003 UNESCO yang diselenggarakan pada 17--18 Juni 2026 di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis.

Dalam rilis Kementerian Kebudayaan yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Jumat (19/6/2026), Indonesia memperoleh 113 suara dari negara anggota UNESCO dan terpilih bersama Jepang (117 suara), Filipina (106 suara), dan Kamboja (97 suara) pada Group IV mewakili kawasan Asia-Pasifik. Keempat negara itu juga bersaing dengan Korea Selatan dan Turkmenistan.

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. 12 tahun setelah terakhir kali menjadi anggota komite pada tahun 2010-2014, Indonesia kini kembali dipercaya oleh komunitas internasional untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan warisan budaya takbenda dunia," kata Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.

Ia menyatakan jabatan itu menjadi tonggak penting menguatnya peran Indonesia dalam tata kelola kebudayaan global sekaligus bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap visi Indonesia dalam pelindungan warisan budaya. Ia juga menyebut keterpilihan tersebut semakin strategis karena tiga negara ASEAN bersamaan menjadi anggota komite. dalam beberapa periode terakhir.

"Kondisi ini membuka peluang besar bagi kawasan Asia Tenggara untuk berperan lebih besar dalam memperkuat kerja sama lintas kawasan, memperluas representasi negara-negara berkembang, serta mendorong agenda pelindungan warisan budaya yang lebih inklusif di tingkat global," sahut Fadli Zon.

Fadli zon menyatakan bahwa keberhasilan itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Indonesia mengusung platform 'Living Heritage, Shared Future', sebuah visi yang menegaskan bahwa budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan kekuatan hidup yang terus diwariskan, dipraktikkan, diadaptasi, dan dikembangkan oleh masyarakat lintas generasi sebagai pemegang hak (rights-holders) sekaligus penjaga utama warisan budaya.

Platform ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh upaya pelindungan warisan budaya, serta menekankan pentingnya keadilan budaya, partisipasi inklusif dan inovasi, serta kerja sama internasional dan pembangunan keberlanjutan. Sebagai anggota Komite ICH UNESCO periode 2026–2030, Indonesia berkomitmen untuk mendorong delapan agenda prioritas utama:

1. Pembentukan Center of Excellence UNESCO di kawasan Asia-Pasifik berupa Mega-Laboratory on Cultures, Early Human History, and Civilization untuk pengembangan metodologi pelindungan warisan budaya takbenda, preservasi digital, riset, inovasi kebijakan, dan penguatan kapasitas di kawasan.

2. Integrasi platform kolaboratif yang menjembatani akademisi, komunitas lokal, praktisi budaya, dan pembuat kebijakan dalam model pelindungan yang inklusif dan partisipatif.

3. Inovasi digital, termasuk pengembangan inventaris digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk dokumentasi, dan tata kelola data yang etis.

4. Penguatan kerja sama global melalui pelatihan, program fellowship, misi bersama, dan pertukaran pengetahuan antar kawasan.

5. Perlindungan warisan budaya yang terancam, termasuk penguatan mekanisme Urgent Safeguarding List bagi tradisi yang menghadapi risiko kepunahan.

6. Peningkatan akses terhadap bantuan internasional yang lebih efektif, responsif, dan mudah dijangkau oleh negara-negara pihak.

7. Pemberdayaan masyarakat sipil dan komunitas budaya, melalui perluasan partisipasi organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

8. Mempersiapkan warisan budaya untuk masa depan, mendorong kebijakan terkait etika digital, kecerdasan artifisial, dan ketahanan budaya terhadap perubahan iklim.

"Indonesia percaya bahwa warisan budaya dapat menjadi jembatan dialog, perdamaian, dan ketahanan masyarakat di tengah berbagai tantangan global saat ini," ujar Menbud.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong penguatan pelindungan berbasis komunitas, peningkatan peran generasi muda dalam pewarisan budaya, mendorong akses yang lebih adil terhadap bantuan internasional (khususnya bagi Least Developed Countries/LDCs dan Small Island Developing States/SIDS), sekaligus memperkuat tata kelola Konvensi 2003 UNESCO yang semakin transparan, kredibel, inklusif, dan berbasis bukti.

Indonesia merupakan salah satu negara mega-diversitas budaya terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, serta 2.727 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan secara nasional. Hingga saat ini, Indonesia juga memiliki 16 elemen Warisan Budaya Takbenda yang telah diinskripsi oleh UNESCO, termasuk Wayang, Keris, Batik, Angklung, Noken, Tari Saman, Pencak Silat, Pantun, Gamelan, Jamu, Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang.

"Pengalaman ini menjadikan Indonesia memiliki posisi penting untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelindungan warisan budaya dunia," jelas Menbud.

Menurut Fadli, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai institusi nasional yang selama ini bekerja secara erat dalam memperkuat diplomasi budaya Indonesia, termasuk Kementerian Luar Negeri, KBRI Paris, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRI UNESCO Paris), dan Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Ia pun mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusi seluruh pihak.

"Indonesia akan memastikan bahwa warisan budaya dapat terus memperkuat kohesi sosial dan solidaritas global, memperluas ruang dialog, serta menjadi kekuatan bagi perdamaian serta pembangunan berkelanjutan dunia," ucap Menbud.