Cara Wisatawan Asing Terhindar dari Pungli di Imigrasi Batam Dimuat Media Asing

Liputan6.com, Jakarta - Media asing asal Singapura, The Sraits Times, menerbitkan artikel tentang cara menghindari pungutan liar alias pungli bagi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia melalui imigrasi Batam, Jumat, 10 April 2026. Ulasan ini menyusul kasus dugaan pungli yang melibatkan otoritas di gerbang masuk internasional tersebut, baru-baru ini.

"Laporan terbaru tentang para pelancong yang dimintai suap di titik masuk Batam telah menimbulkan kekhawatiran baru tentang pemerasan," tulis publikasi itu, seperti dilansir Sabtu, 11 April 2026. Pengaduan dapat diajukan langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, sebut pihaknya, melalui saluran resmi:

• Email: [email protected] (dipantau selama jam kerja)
• WhatsApp: +62-813-9967-9966 (aktif selama jam kerja)
• Website: www.imigrasi.go.id (live chat selama jam kerja)
• Formulir online: https://complaint.imigrasi.go.id/

"Di Terminal Feri Internasional Batam Centre, pemberitahuan 'dilarang memberi tip' dipajang dengan jelas di loket imigrasi, dengan kamera CCTV yang terpasang untuk memantau interaksi," mereka menambahkan. Pelancong dapat memindai kode QR di pos pemeriksaan untuk mengajukan pengaduan di tempat.

Langkah-langkah ini telah diterapkan sejak beberapa waktu lalu, dengan rambu-rambu yang diperkenalkan pada Februari 2025. Saat mengajukan laporan, sertakan detail seperti waktu, lokasi, deskripsi petugas, dan apa yang diminta. Informasi tersebut membantu mendukung investigasi dan tindakan disiplin.

Jika diminta membayar pungli, wisatawan diminta "tetap tenang dan tanyakan untuk apa pembayaran tersebut." Kemudian, "mintalah kuitansi resmi," dan "mintalah untuk berbicara dengan supervisor jika penjelasannya tidak jelas."

The Straits Times juga mengungkap, "Sistem imigrasi Indonesia memiliki proses yang formal dan biaya yang telah dipublikasikan, artinya pembayaran yang sah akan selalu didokumentasikan. Jaga respons Anda tetap tenang dan sesuai prosedur, bukan konfrontatif, untuk mengurangi risiko eskalasi."

"Jika merasa tidak nyaman atau tertekan, prioritaskan keselamatan Anda dan pindah ke area publik sebelum memutuskan langkah selanjutnya," imbuhnya. "Hindari melakukan pembayaran tidak resmi atau dadakan, termasuk transfer online, meski dikatakan akan mempercepat prosesnya."

Di artikel berbeda, yang juga dirilis Jumat, dituliskan bahwa bulan lalu, muncul laporan bahwa dua turis Singapura diduga ditahan selama sekitar dua jam di terminal feri pada 13 Maret 2026 dan diminta membayar 100 dolar Singapura (sekitar Rp 1,3 juta) per orang untuk memasuki Indonesia.

Keesokan harinya, seorang pemegang paspor Myanmar yang bepergian bersama orangtuanya diduga diminta membayar hingga 300 dolar Singapura (sekitar Rp 4 juta), yang kemudian dinegosiasikan menjadi 250 dolar Singapura (sekitar Rp 3,3 juta), untuk menghindari penolakan masuk.

Berita tentang dugaan insiden tersebut menjadi viral, dan pihak berwenang Indonesia bertindak cepat, memecat kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, dan memindahkan empat pejabat lainnya, sementara investigasi masih berlangsung.

Langkah-langkah tersebut diresmikan dalam arahan pada Rabu, 1 April 2026, yang menyebabkan kelima petugas tersebut untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Kepatuhan Internal untuk penyelidikan selama tiga bulan.

Kepala Kantor Regional Kepulauan Riau dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Ujo Sujoto, mengatakan, kelima pegawai tersebut sedang menjalani penyelidikan intensif dan menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

Meski menunjukkan keseriusan, para analis mengatakan, langkah-langkah tersebut kemungkinan besar tidak akan cukup. Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengatakan, kasus Batam mencerminkan masalah yang lebih luas dan berulang.

"Insiden semacam ini tidak hanya terjadi di Batam, tapi juga di titik masuk lainnya," katanya.

Ketika ditanya tentang mengapa kejahatan semacam itu diduga terus terjadi, Julia Lau, seorang peneliti utama di ISEAS – Yusof Ishak Institute, mengatakan bahwa korupsi dan pembayaran informal masih mengakar di sebagian lingkungan politik dan bisnis Indonesia, meski telah bertahun-tahun dilakukan reformasi.

Tekanan ekonomi juga mungkin berperan, kata Lau, yang menduga bahwa gelombang korupsi terbaru ini mungkin merupakan pertanda bagaimana pemotongan anggaran pemerintah pusat mencekik provinsi.